Anies-Prabowo-Ganjar Boleh Joget, Dilarang Minta Sumbangan

Anies-Prabowo-Ganjar Boleh Joget, Dilarang Minta Sumbangan

A logo of a smartphone app TikTok is seen on a user post on a smartphone screen Monday, Sept. 28, 2020, in Tokyo. (AP Photo/Kiichiro Sato)

TikTok tidak melarang konten yang berbau politik diunggah di platformnya. Namun layanan video pendek itu tidak mengizinkan partai politik maupun tokoh politik untuk memonetisasi konten, seperti memasang iklan atau menerima gift saat live di TikTok.

Aturan monetisasi konten ini berlaku tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga secara global.

“Ada perbedaan antara iklan politik dan https://rtpkas138.skin/ konten politik, yang dilarang di Tiktok itu adalah iklan politik, bukan konten politik. Konten politik monggo, asalkan tidak melanggar pedoman komunitas,” ujar Public Policy & Government Relations, TikTok Indonesia Faris Mufid dalam agenda peluncuran “Pusat Panduan Pemilu 2024 dan kampanye #SalingJaga” di Jakarta, Rabu (28/11/2023).

TikTok juga tidak mengizinkan partai politik maupun tokoh politik mencari dana kampanye di fitur live TikTok.

Ada limitasi yang diberikan untuk akun-akun yang diklasifikasi sebagai Government, Politician, and Political Party Accounts (GPPPA) oleh TikTok.

Berbagai akun yang tergolong GPPPA, secara otomatis tidak akan bisa meminta maupun menerima gift atau hadiah yang biasa diberikan kepada para kreator konten TikTok yang menggunakan fitur live.

“Pengguna pada umumnya mereka bisa melakukan kegiatan donasi, gifting, dan menerima gift juga. Tapi akun yang terklasifikasi sebagai GPPPA tadi itu mereka (gift) nya dimatikan, kami tidak ingin nanti digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan donasi politik,” jelasnya.

Sedangkan untuk akun akun-akun lain yang tidak termasuk dalam kategori GPPPA, tapi mencari uang untuk tujuan politik, TikTok bisa mendeteksi hal tersebut.

“Kalau misalnya ada seseorang menyampaikan yang bukan GPPPA tadi, misalnya artis ada yang jadi timses, kalau dia promote (iklan) itu ngga boleh itu akan kita alert. Jadi non GPPPA, saat mereka mempromosikan konten politik secara berbayar itu juga ngga bisa,” kata Faris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*