Impor Lagi, Impor Lagi, Ada Apa dengan Produksi Beras RI?

Penjual melayani pembeli beras di Pasar Ciledug, Tangerang Selatan, Jumat (17/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi buka suara terkait rencana impor beras 500 ribu ton lagi untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada tahun ini. Sebelumnya, Indonesia juga sudah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton melalui penugasan ke Perum Bulog.

Harvick mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba mengklasifikasi terlebih dahulu dengan kebutuhan impornya, tentu dengan melihat dari sisi produksinya terlebih dahulu, apakah mencukupi atau tidak.

“Sebenarnya kita coba klasifikasi ya antara kebutuhan impor itu sendiri dengan kebutuhan impor kita tentunya kita lihat dari sisi produksi cukup sih harusnya ya,” ujar Harvick Hasnul Qolbi saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (20/3/2023).

Meskipun dia optimistis bahwa produksi dalam negeri akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun tetap perlu memperhatikan masa tanam, panen, hingga pergerakan harga beras di pasaran sehingga hal itu juga yang akan menentukan keputusan apakah jadi impor atau tidaknya.

“Cuma memang mungkin ya tadi karena masa tanam, panen, ada pergerakan harga, ini mempengaruhi memang dengan keputusan itu. Mudah-mudahan rapt dengan Komisi IV tetap berlanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut, agar produksi beras dalam negeri bisa tercukupi, dan sesuai target, menurutnya, tata niaga antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian (Kementan) harus lebih teliti lagi.

“Kalau soal data-data, insya allah produksi kita cukup untuk masa panen sekarang dan ketersediaan bulan Ramadan terpenuhi. Cuman, kalau soal harga kita tahu sendiri, kalau setiap menjelang hari raya Ramadan dan tahun baru pasti ada pergerakan. Nah ini kita berharap masyarakat bisa bersabar melihat bagaimana yang akan dilakukan pemerintah,” tuturnya.

Terlebih dengan adanya bencana alam banjir yang menyebabkan kerugian dan menghambat produksi beras dalam negeri.

“Sementara di data kita masih cukup, cuma memang kita akan coba teliti lagi karena memang bencana alam terus ini. Karena di daerah tertentu selesai di daerah lain. Tentu saja kementerian Pertanian melakukan kegiatan yang tepat sasaran ke depannya,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, kalau memang data produksi beras milik Kementan memang benar mencukupi, maka dirinya tidak setuju dilakukan impor.

“Akan tetapi, kalau data produksinya tidak valid, maka akan menjadi hal yang kurang baik terhadap kita. Karena beras adalah pangan yang paling utama. Jadi kalau masalah impor, monggo itu keputusan pemerintah bukan keputusan kami,” pungkas Sudin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*